Ketika menjadi bangsa jajahan (bagian 1)

Perbudakan di Batavia

Perbudakan di zaman kolonial Belanda berkembang sejak Jan Pieterszoon Coen berhasil merebut benteng Jayakarta pada tahun 1619. Ketika Kompeni bertambah jaya, pemilikan budak mencapai puncaknya antara lain karena sistem perdagangan budak terorganisasikan dengan rapi. Perkembangan ini membuahkan “kultur” baru: pangkat dan kekayaan seorang pejabat VOC diukur dari jumlah budak yang dimilikinya.

Tapi penduduk pribumi sekitar Batavia tak bisa direkrut: Umumnya menyingkir dan menolak bekerja sama apalagi dijadikan budak. Pangeran Jayakarta mengundurkan diri dari kota Jayakarta pada tanggal 30 Mei 1619 setelah dikalahkan oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen. Lalu Pangeran Jayakarta membuka hutan yang yang sangat rimbun untuk dijadikan sebagai tempat pemerintahan dalam pengasingan dengan dibantu pengikutnya yang tersisa.

Pada saat itu, daerah ini memang belum menjadi bagian dari kota Jayakarta. Hutan tersebut sekarang disebut Jatinegara. Nama Jatinegara berarti negara yang sejati. Dengan nama ini, Pangeran jayakarta berusaha membuktikan bahwa pemerintahannya masih berjalan walaupun kota Jayakarta telah direbut oleh Belanda dan diubah menjadi nama Batavia.

Pangeran Jayakarta pun menetap di daerah ini dalam waktu yang lama. Lama kelamaan, keturunan Pengeran Jayakarta dan pengikutnya mulai beranak pinak di daerah ini hingga membentuk perkampungan keluarga bernama kampung Jatinegara Kaum. Pada saat itu, daerah Jatinegara hanya dihuni oleh keturunan keluarga pangeran Jayakarta dan pengikutnya saja. Ternyata saat diwawancarai oleh salah satu televisi swasta tahun 2009, keturunan Pangeran Jayakarta masih kental dengan logat ke-Sunda-annya. Dalam perkembangan selanjutnya wilayah Jatinegara pun mulai meluas dan dihuni oleh warga di luar keturunan Pangeran Jayakarta.

Peninggalannya masih terdapat masjid kuno dan makam Pangeran Jayakarta Wijayakrama yang terletak di Jalan Raya Jatinegara Kaum, di tepi timur sungai Sunter. Komplek makam yang terdiri dari makam Pangeran Jayakarta dan keluarga pangeran yang terletak di sebelah barat daya masjid.

Catatan : Bisa jadi sebagian penduduk yang menolak perlakuan VOC itu bergerak ke arah pegununungan selatan Banten dan membentuk komunitas Badui. Oleh karena sampai sekarang orang Badui Dalam menolak menerima masuknya kulit putih ke dalam kawasannya. Komunitas yang masih memegang tradisi Sunda wiwitan dan berbahasa Sunda Buhun rupanya memiliki trauma sejarah dengan bangsa warna kulit putih tersebut. Perlu penelitian lebih lanjut.

Sebelum  abad ke-16 di Sunda Kalapa,  selain orang pribumi terdapat pula pedagang dan pelaut asing dari pesisir utara Jawa, dari berbagai pulau Indonesia Timur, dari Malaka di semenanjung Malaya, bahkan dari Tiongkok serta Gujarat dari India.

Fatahillah, Panglima Perang asal Gujarat, India, dengan tentara Demak menyerang Sunda Kelapa mulai tahun 1526 dan menguasainya pada 22 Juni 1527. Setelah berhasil direbut namanyapun diganti menjadi Jayakarta. Orang Sunda yang membelanya dikalahkan dan mundur ke arah Bogor. Sejak itu, dan untuk beberapa dasawarsa abad ke-16, Jayakarta dihuni orang Banten yang terdiri dari orang yang berasal dari Demak dan Cirebon.

Sebelum JP Coen menghancurkan Jayakarta (1619), orang Banten bersama saudagar Arab dan Tionghoa tinggal di muara Ciliwung. Akan tetapi selain orang Tionghoa, semua penduduk ini mengundurkan diri ke daerah kesultanan Banten waktu Batavia menggantikan Jayakarta (1619).

Pada awal abad ke-17 perbatasan antara wilayah kekuasaan Banten dan Batavia mula-mula dibentuk oleh Kali Angke dan kemudian Cisadane. Kawasan sekitar Batavia menjadi kosong. Daerah di luar benteng dan tembok kota tidak aman, antara lain karena gerilya Banten dan sisa prajurit Mataram (1628/29) yang tidak mau pulang. Beberapa persetujuan bersama dengan Banten (1659 dan 1684) dan Mataram (1652) menetapkan daerah antara Cisadane dan Citarum sebagai wilayah kompeni. Baru pada akhir abad ke-17 daerah Jakarta sekarang mulai dihuni orang lagi, yang digolongkan menjadi kelompok budak belian dan orang pribumi yang bebas.

Peta Jayakarta pada tahun 1618 hasil sketsa orang Belanda. Tampak Sungai Ciliwung dengan jelas.

Peta Jayakarta pada tahun 1618 hasil sketsa orang Belanda. Tampak Sungai Ciliwung dengan jelas.

Jual beli budak

Perbudakan khususnya di Batavia lalu menjadi sumber jorjoran. Di hari Minggu, misalnya, pameran kekayaan ini bisa disimak dari panjang pendeknya deretan budak yang mengiringi sang tuan dan nyonya Belanda ke gereja. Tiap budak mempunyai tugas membawa perlengkapan, seperti payung, bantalan kaki, kipas besar, kitab-kitab agama, tempat rokok, bahkan kotak sirih – karena beberapa nyonya Belanda makan sirih – dan benda-benda lain yang terbuat dari emas atau perak ukir-yang mahal.

Pakaian dan perhiasan yang dilekatkan di tubuh budak-budak itu – tentu saja sekadar dipinjamkan termasuk dalam rangka pameran itu. Keperluan akan budak ini semula ditumbuhkan oleh kebutuhan tenaga kerja untuk membuat benteng Batavia. Ketika Coen mengalahkan Pangeran Jayakarta (1619), kawasan pantai ini berpenduduk 350 orang. 80 orang di antaranya berstatus budak. Jumlah budak yang diperlukan kemudian tentu jauh lebih besar dari itu – apalagi ketika Kota Batavia berkembang. VOC memerlukan tenaga untuk penggalian kapal, pengeringan rawa-rawa serta perapian kawasan yang dijadikan pertapakan kota.

Mulanya Kompeni mendatangkan budak dari Semenanjung India dan pulau-pulau sekitar. Ini bisa disimak di dagh register atau catatan harian klerk-klerk Kompeni yang rajin menuliskan setiap kejadian dan transaksi dagangnya. Tercatat, kapal Goudbloem membawa 250 budak dari daratan Asia Timur.

Mulai tahun 1830, di Gold Coast (Ghana) Afrika Barat, Belanda membeli budak-budak, dan melalui St George d’Elmina dibawa ke Hindia Belanda untuk dijadikan serdadu. Untuk setiap kepala, Belanda membayar f 100,- kepada Raja Ashanti. Sampai tahun 1872, jumlah mereka mencapai 3.000 orang dan dikontrak untuk 12 tahun atau lebih. Berdasarkan ationaliteitsregelingen (Peraturan Kewarganegaraan), mereka masuk kategori berkebangsaan Belanda, sehingga mereka dinamakan Belanda Hitam (zwarte Nederlander).

Sementara itu hampir di setiap pulau di Indonesia waktu itu selalu ada kelas masyarakat yang berasal dari penduduk yang dikalahkan atau orang-orang yang tak bisa membayar utang yang disebut kelas budak. Dari para pemilik budak inilah, lewat calo-calo yang tiba-tiba menjamur, VOC mendapatkan mereka. Nah, sejak saat itulah perdagangan budak tumbuh di kalangan pribumi. Setiap kapal yang berlabuh di Batavia, selain membawa dagangan tradisional (rempah, kayu cendana, kuda, dan lain-lain), juga sarat dengan komoditi istimewa ini. Kapal berkapasitas 100-200 ton yang dimiliki Kompeni sanggup membawa sekitar 200 orang budak – untuk perjalanan dari Indonesia belahan timur sampai ke Batavia yang makan waktu paling tidak dua minggu.

Dagh-register 8 Desember 1657 mencatat, seorang direktur kantor dagang di Batavia, Karel Harstinck, memborong 80 budak perempuan dan laki-laki asal Pulau Solor, dari sejumlah sekitar 90 orang yang datang dengan kapal dari sana (dituliskan: als mede 80 a 90 stuckx schapen van daer gekomen). Perhatikan kata stuckx, kata nominal untuk membilang jumlah budak, yang disamakan dengan benda tak bernyawa. Catatan lain menyebutkan bahwa kapal Kabeljauw pada akhir ekspedisinya telah membawa 19 budak yang sehat dan kekar. Tubuh mereka sudah dicap “VOC” (… met leer lomnaeyt met Compagnie merck getjapt). Dagh-register ini hingga kini masih bisa dibaca dan disimpan di Arsip Nasional, Jakarta.

Ekspedisi di sepanjang pantai Nieuw Guinea (kini Irian Jaya), telah berhasil merantai sejumlah penduduk asli. Bagi Kompeni, hasil dari pantai Irian Jaya ini termasuk “komoditi langka” dan, tentu saja, mahal. Mengetahui hal ini, pada tahun 1760 penguasa Batavia telah mengeluarkan izin untuk mengekspor dua orang budak Irian. Pembelinya adalah wakil kaisar Tiongkok untuk dihadiahkan kepada sang kaisar.

Saat pemerintahan Pangeran Mauritz (1621-1625), Belanda ingin memperluas perdagangan ladanya dengan Kerajaan Aceh. Biasanya, tanda pelicin yang diberikan ialah senapan atau meriam. Dan sepasang meriam pun dikirimkan, sebagai hadiah pembuka jalan. Tapi Sultan Aceh (kemungkinan besar Raja Iskandar Muda) menolak hadiah meriam ini. Sultan minta dua orang budak perempuan kulit putih. Permintaan Sultan Aceh ini tak bisa dipenuhi.

Berapa harga seorang budak di Batavia? Daghregister pada awal abad ke-19 mencatat, seorang budak yang sehat, muda, dan tampan, paling tidak, laku dijual dengan harga 90 real (real dari kata “rijsdaalder”, mata uang Spanyol). De Haan, yang menulis buku berjudul de Priangan memperkirakan, harga sekeluarga budak (pasangan suami-istri yang masih mempunyai anak satu), berkisar 1.220 real. Harga tinggi ini disebabkan adanya harapan bahwa pasangan suami-istri ini akan beranak pinak. Anak-anak mereka, tentu saja, menjadi milik si empunya budak.

Untuk perbandingan situasi ekonomi waktu itu, dalam buku History of Java karangan Raffles, tercatat harga 1 pikul beras, di tahun 1795, cuma 2 real. Harga lada per kati, 12 sen dan kopi 8,5 sen. Maka, bisa dibayangkan betapa kayanya seorang pejabat Kompeni kalau dia memiliki puluhan bahkan ratusan budak. Begitu larisnya bisnis budak-budak ini muncullah slavenquartiers (pasar-pasar budak) di beberapa tempat di Batavia. Pasar budak ini selalu ramai dikunjungi orang-orang kaya Batavia dan para tengkulak budak. Pasar budak yang terletak tak berapa jauh dengan pasar hewan biasanya sangat ramai. Lebih-lebih kalau ada kapal tiba.

Batavia, di awal abad 17 masih merupakan kota garnisun. Penduduknya terdiri dari serdadu dan abdi-abdi VOC yang biasa disebut “compagnie dienaar”. Semuanya kaum lelaki. Gubernur Jenderal Riemsdijk, yang pada tahun 1770 berumah di Tijgersgracht (kini sekitar Jalan Lada, Jakarta Kota) memiliki sekitar 200 budak, laki-laki, perempuan berikut anak-anak budak, tinggal di bagian belakang rumahnya di Jalan Lada itu. Selain itu, budaknya juga berjumlah ratusan di vilanya yang lain.

Dagh-register atau koran-koran dan buku-buku lama banyak memuat kisah sungguhan tentang perlakuan kejam, sangat kejam, terhadap budak-budak yang tak berdaya ini. Vader Driesprong adalah sebutan untuk cambuk bercabang tiga. Cambuk Vader Driesprong dianggap hukuman yang paling ringan, dari semua jenis hukuman yang pernah dijatuhkan para mandor, yang mendapat perintah dari tuannya. Seorang budak segera mendapat hukuman cambuk bila ia berani membangkang perintah tuannya. Lebih jauh, kalau si budak berani memberontak dan menantang tuannya berkelahi, seperti yang sering terjadi, si budak mulai disiksa di luar peri kemanusiaan. Kalau tuannya sampai luka, habislah dia, keluarganya boleh bersiap-siap menggali kubur.

Pernah seorang budak diikat pada pedati sementara kuda dilecut untuk lari. Bisa dibayangkan luluhnya tubuh sang budak. Ini merupakan tontonan biasa disepanjang lorong Batavia waktu itu. Ada lagi seorang budak yang kedua tangan dan kakinya diikatkan pada empat ekor kuda. Begitu kuda dihalau keempat jurusan, putuslah tubuh dan nyawanya. Pada waktu pemerintahan Gubernur Jenderal Camphuijs, seorang pemilik budak telah mengumpankan budaknya pada kerumunan semut merah, sampai ajalnya.

Akibat penyiksaan-penyiksaan tersebut, jumlah budak yang mencoba melarikan malah bertambah. Mereka, budak-budak tersebut, kemudian menjadi musuh Kompeni dan hukum kolonial. Sebagai orang buruan, mereka melakukan perlawanan dengan merampok dan mencuri. Karena jumlah tenaga keamanan (schuitterij) belum memadai, tambah lagi VOC tetap sibuk mengamankan kawasan dagangnya di Indonesia belahan timur, banyak pegawai VOC membuka usaha swasta, merangkap kerja sebagai penangkap budak profesional (beroeps slavenvanger). Kerja rangkap ini berarti uang ekstra. Sebab, pegawai rendahan tidak seperti bos mereka yang punya kesempatan korupsi lebih besar, dan kaya raya karenanya.

Tetapi dari sekian banyak orang VOC yang kejam, ada pula yang berhati lembut. Misalnya Cornelis Chastelijn yang jadi Raad Ordinair (pejabat Pengadilan Tinggi). Chastelijn memiliki tanah yang cukup luas. Mulai dari Weltevreden (kini sekitar Gambir) sampai ke timur di Meester Cornelis (Jatinegara) dan ke selatan dekat Kota Buitenzorg (Bogor). Tahun 1715, Chastelijn menghibahkan tanahnya di Seringsing (Srengseng) kepada budak-budaknya yang telah dibebaskan.

Di kawasan yang jauhnya sekitar lima jam perjalanan dengan kereta kuda dari Batavia itu berdirilah suatu perkampungan bekas budak-budak Chastelijn. Jumlah mereka sekitar 250 orang. Kemudian, permukiman itu menjadi koloni orang Kristen pribumi (Christelijke Gemeente). Mereka mendirikan perkumpulan dengan semboyan: Deze Einheid Predikt Ons Kristus, persatuan membawa kami mengenal Kristus. Disingkat menjadi DEPOK – kemudian dikenal sebagai Kota Depok.

Setiap kali VOC menang dalam penguasaan wilayah perdagangan, berarti pula jumlah budak mereka bertambah. Pada tahun 1614, ketika Kompeni berhasil merebut Malaka dari kekuasaan Portugis, sejumlah 210 budak termasuk dalam daftar kekayaan hasil perang. Semua budak itu biasanya diangkut ke Batavia, sehingga benteng VOC yang tak seberapa luas itu – lokasinya kini berada di sekitar gedung Pantja Niaga, Jalan Roa Malaka, Jakarta Kota bertambah padat populasinya. Jan Pieterszoon Coen, dalam sebuah suratnya tanggal 26 Juni 1620, kepada direksi VOC di Amsterdam mengeluh, jumlah budak dan warga kota bebas (vrije borger), yaitu orang Eropa yang bukan serdadu Kompeni di permukiman bentengnya, mencapai dua ribu orang. Ini menandakan meningkatnya jumlah budak. Jumlah ini terus bertambah sehingga pada tahun 1757, Batavia mengalami ledakan populasi budak.

Batavia, pada akhir abad ke-17 semakin berkembang. Orang Belanda menyebutnya “ratu di Timur”, de Koningin van het Oosten. Benteng yang merupakan kota tertutup akhirnya berkembang biak karena kemajuan perdagangan yang pesat. Pada awal pertumbuhan kota ini, dagh register menyebutkan perihal berbagai kerusuhan yang ada di pinggiran kota. Catatan harian itu menyebutkan, perusuh-perusuhnya adalah perampok.

Padahal, dalam kisah-kisah rakyat Jakarta terungkap, para “perampok” itu tak lain sebetulnya pengikut Pangeran Jayakarta. Juga pasukan Sultan Agung dari Mataram. Kedua kekuatan lain itu semakin cemas melihat Belanda menjejakkan kakinya semakin kuat di Batavia.

Rasa tidak aman, sejalan dengan berkembangnya kekuasaan VOC hampir 200 tahun, membuat Batavia mendapat bentuk baru: kota benteng dengan denah menyerupai Kota Amsterdam. Tijgersgracht (kini sekitar Jalan Lada, Jakarta Kota) merupakan kawasan permukiman elite. Waktu itu – awal abad ke-17 telah berdiri sekitar 150 rumah tinggal dengan berbagai ukuran dan semuanya cukup mewah. Semuanya berderet melebar ke selatan, tapi tetap mencoba sedekat mungkin dengan benteng VOC.

Pejabat-pejabat tinggi VOC yang jumlahnya sekitar 90 orang. Antara lain Raad Ordinair Peter Chasse (memiliki 167 budak), Van Hoessen (138 budak), Riemsdijk (110 budak). Padahal, ketika benteng Batavia didirikan, jumlah budak cuma 281 orang. Jumlah ini dianggap generasi pertama budak-budak, masih milik pemerintah. Kalangan perorangan waktu itu belum ada yang memiliki budak.

Ketika Pulau Jawa dikuasai Inggris dan Letnan Gubernur Stamford Raffles berkuasa, serangkaian pembaruan dilakukan. Juga masalah perbudakan. Tindakan pertama yang dilakukannya, pendaftaran budak-budak. Daftar itu hingga kini tersimpan rapi di Arsip Nasional Jakarta. Sesudah jumlah dan pemilik budak terdaftar, Raffles melakukan tindakan kedua. Pemilik budak dikenai pajak, satu real untuk setiap budak yang berusia di atas delapan tahun. Berdasarkan hasil pencacahan, diketahui bahwa jumlah budak di Batavia dan seputarnya ada 18.475 orang.

Jumlah sesungguhnya diduga lebih besar karena rupanya para pemilik budak cenderung memperkecil jumlah budak yang dimilikinya untuk mengelabui pajak. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk di Batavia waktu itu hanya 47.048 orang. Setiap budak juga menurut aturan Raffles harus mempunyai sertifikat budak untuk memudahkan pemungutan pajak. Budak-budak yang tidak memiliki sertifikat harus dibebaskan.

Tindakan Raffles tentang perbudakan yang ketiga ialah dikeluarkannya Maklumat No. 59, tanggal 15 Mei, 1812. Yaitu melarang pemasukan budak-budak ke Pulau Jawa sejak tahun 1813. Daftar budak hasil pencacahan jiwa ini bukan sekadar angka-angka. Di balik angka-angka itu tersirat gambaran kehidupan sosial masyarakat jajahan masa itu. Bukan hanya siapa pemilik-pemilik budak atau asal etnis budak-budak itu. Tapi diketahui juga preferensi atas komoditi budak ini di pasaran.

Permusuhan dengan VOC

Ternyata, harga budak perempuan lebih tinggi. Dalam History of Java, Raffles mencatat harga budak perempuan lebih tinggi 50-100 real. Perempuan ini lebih disenangi ketimbang laki-laki. Laki-laki yang berasal dari Sulawesi dan Bali kurang disenangi karena mereka terkenal sebagai pengamuk (ingat, budak Untung Surapati yang diangkat anak kemudian memberontak berasal dari Bali).

Tetapi perempuan berasal dari Sulawesi dan Bali sangat digemari. Tak ada catatan-budak yang berasal dari etnis Jawa atau Sunda. Rupanya, permusuhan VOC dengan kedua suku bangsa yang melancarkan serangan-serangan membuatnya tak mampu mendapatkan budak dari Pulau Jawa.

Rencana Raffles menghapuskan perbudakan tidak semulus cita-citanya. Dia harus berhadapan dengan oligarki masyarakat kolonial yang selama dua abad lebih membentuk corak masyarakatnya sendiri. Para pemilik budak adalah keluarga terkemuka yang menguasai jaringan pemerintah “orde lama” Kompeni yang masih bermukim di Batavia, dan tetap berperan dalam semua kegiatan perekonomian. Raffles, buntutnya, menyerah.

Selain itu Raffles juga menghadapi tantangan dari raja-raja di luar Jawa yang puluhan tahun telah menyuplai budak ke Batavia. Hingga tak jarang, armada laut Inggris harus berhadapan dan adu senjata dengan pelaut-pelaut Bugis, Sawu, atau lainnya. Ada sebuah cerita. Alexander Hare, sahabat Raffles, memiliki perkebunan yang cukup luas di Banjarmasin. Dia memerlukan sejumlah tenaga perkebunan. Secara diam-diam, Raffles menyetujui rencana Hare untuk mendeportasikan 5.000 orang Jawa Tengah. Alasan resminya: orang-orang yang dibanjarmasinkan ini penjahat dan gelandangan yang membahayakan ketertiban umum.

Tapi kebijaksanaan pilih kasih ini akhirnya tercium juga. Pemerintah Inggris akhirnya tahu, ini perbudakan terselubung. Berbagai protes muncul, dan Wong Jowo, yang sudah sampai di Kalimantan, akhirnya dikembalikan lagi pada 1816. Alexander Hare diusir dan izin pemilikan tanahnya dicabut.

Setahun sebelum Raffles harus angkat kaki, barangkali membayar rasa berdosanya pada orang Jawa, ia sempat mendirikan suatu perhimpunan kemanusiaan yang bernama Java Benevolent Institution. Tujuan institusi ini ialah menghapus adanya perbudakan dan mencoba mengangkat derajat budak-budak itu sebagai warga bebas yang bermartabat. Institusi ini kemudian mengganti nama menjadi Javaansche Menslievend Genootschap – dengan tujuan kemanusiaan – ketika gerakan menentang perbudakan sedang melanda Negeri Belanda.

Namun dengan adanya perjanjian perdamaian di Eropa, kembali membawa perubahan di India Belanda di mana Belanda “menerima kembali” Hindia-Belanda dari tangan Inggris pada tahun 1816. Pada tahun itu juga Pemerintah India Belanda memberlakukan kembali perdagangan budak. Tahun 1789 tercatat 36.942 budak di Batavia dan sekitarnya. Tahun 1815 tercatat 23.239 budak, ketika di bawah kekuasaan Inggris. Tahun 1828 tercatat 6.170 budak. Tahun 1844 masih terdapat 1.365 budak di Batavia

Pemilik budak, ternyata, bukan cuma para tuan Eropa. Dalam perkembangannya, terdapat pula bekas budak yang menjadi tuan, kaya, kemudian membeli pula budak-budak. Para bekas budak VOC itu dikenal dengan nama mardijkers. Mereka umumnya berasal dari pantai India dan Sri Lanka, khususnya Benggala. Kawasan ini merupakan penyuplai budak cukup tebal, sampai VOC kehilangan kekuasaan di sana. Mardijkers ini mula-mula dibebaskan sebagai budak karena mereka memeluk agama Kristen – ada ketentuan budak-budak yang masuk Kristen memang harus dibebaskan.

Keturunan budak yang tercatat misalnya Agustijn Michielsz. Ia ini seorang tuan tanah yang kaya raya. Tanahnya meliputi seperempat Keresidenan Batavia. Agustijn dikenal dengan panggilan Majoor Jantje. Majoor ini dikenal mempunyai sebuah rumah besar yang megah dan mewah di Semper Idem di pinggiran Batavia. Rumah ini dibelinya dengan harga sangat mahal karena awalnya milik Raad Ordinair Jacobus Martinus Baalje. Namun, pada kenyataannya, Majoor Jantje tak betah di rumah megah bergaya Eropa itu dan lebih sering di pesanggrahannya di Desa Tjitrap (Citeureup) dilayani 160 budak.

Di pesanggrahannya ini Jantje menjamu pembesar-pembesar pemerintah dengan acara-acara yang eksotis. Acara itu, antara lain, tandakpartijen yaitu para tamu bergantian menari dengan budak-budak perempuan yang bersolek dengan dandanan sangat seksi. Orkes yang mengiringi tarian itu orkes budak yang terdiri dari 20 orang pemain musik yang asal-asalan. Alat musik yang digunakan eksperimen bunyi dengan ketentuan asal ramai. Dari cerita-cerita Betawi, banyak yang menduga, inilah asal muasal musik Tanjidor, yang menjadi sangat populer pada awal abad ke-19.

Gerakan antiperbudakan muncul, 1845, meluas pada sekelompok orang Belanda yang bermukim di Batavia. A.R. van Hoevel, yang pernah bermukim di Jawa misalnya, setibanya di negerinya menulis De Slavernij in Nederlandsch Indie, sebuah buku yang cukup jujur dalam membeberkan kebobrokan bangsanya sendiri dalam hal perbudakan. Penulis lainnya ialah Willem van Hogendorp, seorang administratur Pulau Onrust: Kecamannya tentang perbudakan antara lain diterbitkan dalam bentuk buku setebal 43 halaman. Judulnya Kraspoekol, of de droevige gevolgen van Eene te Verregaande Strengheid jegen de Slaafen. “Kraspoekol” (yang berasal dari kata “keras” dan “pukul”) adalah akibat mengerikan dari perlakuan yang terlalu kejam terhadap budak-budak.

Setelah gerakan antiperbudakan mendapat angin. Komisaris jenderal Kerajaan yang menerima penyerahan pemerintahan Inggris atas Pulau Jawa pun tetap melarang perbudakan dan mengeluarkan serangkaian peraturan yang mempersulit kedudukan para pemilik budak, yang sudah diperhalus dengan sebutan lijfeheer. Tahun 1860, tepat tanggal 1 Januari, perbudakan berakhir di Hindia Belanda, khususnya Batavia. Praktek itu dinyatakan terlarang menurut undang-undang. Bila dilihat lebih luas, tampak gerakan antiperbudakan yang kemudian membuahkan larangan terhadap praktek itu tidak datang dari kesadaran para tuan pegawai VOC. Lebih cocok ia dikatakan akibat meluasnya paham antiperbudakan yang berawal di Eropa dan Amerika. Gerakan kemanusiaan ini dimotori kaum intelektual yang dikenal sebagai golongan liberal – yang juga membuahkan berbagai pikiran baru di bidang politik dan tata negara.

Sumber: bataviadigital.pnri.go.id

About Jayakarta

the big city post modern
This entry was posted in Sejarah. Bookmark the permalink.

One Response to Ketika menjadi bangsa jajahan (bagian 1)

  1. Bang Uddin says:

    Ijin ninggalin jejak ya gan… thx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s